Updateterkini, Jakarta-Kepala Sekolah SMPN 30 Jakarta, Umi Hartati mendapat penghargaan Maladministrasi Penyelenggaraan Layanan Publik dari Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Selasa (03/03/2026).
Umi Hartati mengatakan, kami tidak menyangka SMPN 30 Jakarta baru pertama kali di dunia pendidikan mengikuti penilaian ombusman.
“Pada awalnya kami tidak paham apa yang harus dinilai. Ternyata ombusman ini menilai suatu instansi yang melayani publik. Jadi bagaimana pelayanan publik itu bisa dilakukan di SMPN 30 Jakarta.
“Apresiasi ini menjadikan tanggung jawab kami menjadi besar sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik,”kata Umi, saat dikonfirmasi, Kamis (05/03/2026).
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedy Irsan menjelaskan, penilaian tahun ini dilakukan terhadap tiga unit layanan publik, yakni SMP Negeri 30 Jakarta, RSUD Koja, dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2. Hasilnya, SMP Negeri 30 Jakarta meraih predikat sangat baik dengan nilai 92,26. RSUD Koja memperoleh predikat sangat baik dengan nilai 90,81. Sementara Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 mendapatkan predikat baik dengan nilai 86,96. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mencatatkan nilai 90 dan mempertahankan status zona hijau.
“Penilaian Opini Ombudsman dilakukan secara nasional oleh Ombudsman RI sementara pengambilan data dan pelaksanaan penilaian di lapangan dilakukan oleh masing-masing perwakilan. “Penilaian ini telah dilakukan sejak tahun 2014 secara berkelanjutan. Namun mulai 2025, istilahnya berubah dari penilaian kepatuhan menjadi Opini Ombudsman. Jika sebelumnya fokus pada pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kini lebih menekankan pada tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman,” jelasnya, di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (3/03/2026)
Dedy Irsan menjelaskan, penilaian ini telah dilakukan sejak tahun 2014 secara berkelanjutan. Namun mulai 2025, istilahnya berubah dari penilaian kepatuhan menjadi Opini Ombudsman. Jika sebelumnya fokus pada pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kini lebih menekankan pada tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman.
Ia menambahkan, aspek yang dinilai mencakup kepatuhan terhadap produk pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan, tindakan korektif, saran perbaikan, hingga rekomendasi. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi indikator penting. “Yang menilai kinerja pelayanan publik sejatinya adalah masyarakat. Mereka tidak mungkin memberikan penilaian baik jika tidak merasakan pelayanan yang baik. Karena itu, responsivitas terhadap pengaduan menjadi kunci agar komplain tidak berkembang liar, terutama di media sosial,” terangnya.
Dedy juga menekankan bahwa mempertahankan capaian lebih sulit dibanding meraih. “Tahun lalu Jakarta Utara hijau, hari ini tetap hijau dengan predikat tertinggi. Kalau bisa tahun depan, ranking satu,” imbaunya.
(Amin)
