Updateterkini, Jakarta-Gubernur Pramono memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026). Rapat ini merupakan yang keenam dalam rangkaian Ratas tingkat kecamatan untuk mempercepat penyelesaian persoalan wilayah.
Dikesempatan itu ubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, mempercepat penataan kawasan dan pembenahan infrastruktur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah langkah diputuskan, mulai dari relokasi pedagang Pasar Kramat Jati, penanganan titik rawan banjir, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang, hingga pengamanan aset pemerintah daerah.
Penataan kawasan Pasar Kramat Jati menjadi salah satu prioritas. Saat ini, sekitar 421 pedagang masih berjualan pada pukul 22.00–05.00 WIB dengan memanfaatkan bahu jalan, fasilitas umum, dan pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor.
Gubernur Pramono meminta seluruh pedagang yang masih menggunakan ruang publik direlokasi ke lokasi yang telah disiapkan. Penataan harus dilakukan secara humanis melalui dialog dengan pedagang agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan trotoar
“Saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya, tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” tegas Gubernur Pramono.
Untuk mendukung relokasi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang dipindahkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pedagang beradaptasi dengan lokasi usaha yang baru.
Selain penataan pasar, Gubernur Pramono memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera mengeruk sedimentasi pada gorong-gorong di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3. Penumpukan sedimen telah menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar.
Pengerukan akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga mengingat gorong-gorong tersebut berada pada fasilitas jalan tol. Gubernur Pramono meminta penanganan segera dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan menjelang akhir tahun.
“Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah kita mulai hujan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Gubernur Pramono menyetujui rencana pembangunan gedung permanen Pustu Cawang. Selama ini, pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut masih menggunakan bangunan sewa dan telah beberapa kali berpindah lokasi sejak 2024.
Pembangunan Pustu Cawang direncanakan mulai pada 2028, dengan pengusulan anggaran pada 2027. Penyediaan gedung permanen diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kenyamanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Saya menyetujui untuk dibangun Puskesmas Pembantu di Cawang yang pembangunannya akan dimulai tahun 2028, diusulkan dalam tahun anggaran di 2027,” kata Gubernur Pramono.
Ratas juga membahas pengamanan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar. Berdasarkan laporan kewilayahan, aset seluas sekitar 15.572 meter persegi tersebut sebagian dikuasai pihak ketiga.
Hasil pengukuran ulang menunjukkan sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga, sedangkan sekitar 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang. Gubernur Pramono juga mengungkapkan terdapat tujuh bangunan permanen atau semipermanen yang didirikan tanpa izin di atas aset tersebut.
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengamanan aset secara bertahap melalui pemberian surat peringatan. Apabila tidak diindahkan, penertiban akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan,” tegasnya.
Sementara itu, untuk pengendalian banjir jangka panjang, Gubernur Pramono meminta percepatan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan.
Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Cawang berdampak pada 22 RT, mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Sementara di Cililitan, banjir berdampak pada 25 RT, mencakup sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.
Hingga saat ini, masih terdapat 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan. Gubernur Pramono meminta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diperkuat untuk mempercepat proses pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi.
“Kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa disupport oleh instansi terkait, terutama ATR/BPN,” ujarnya.
Percepatan normalisasi juga diperlukan di Kelurahan Balekambang. Banjir di wilayah tersebut dilaporkan berdampak pada 17 RT, mencakup sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa. Selain itu, longsor telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 meter persegi.
Penanganan sementara melalui pemasangan turap bambu telah dilakukan. Namun, percepatan normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi.
Gubernur Pramono menilai pelaksanaan Ratas langsung di tingkat kecamatan memungkinkan berbagai persoalan wilayah dibahas secara lebih terperinci, diputuskan, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti,” pungkasnya.
(Ade)
