Updateterkini, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/03/2026).
Rapat tersebut beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Raperda tersebut.
Dikesempatan itu Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Gerindra, PAN, Demokrat-Perindo, NasDem, dan Golkar terkait perlunya indikator pembangunan yang terukur, Rano menyampaikan, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.
Indikator tersebut mencakup aspek kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, serta partisipasi keluarga dalam pembangunan. “Hasil pencapaian IPKK dapat diukur dan dilaporkan setiap tahun,” ujar Rano.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat-Perindo, Gerindra, Golkar, dan NasDem mengenai Sistem Informasi Keluarga, Rano menjelaskan, sistem berbasis digital dan terintegrasi tersebut bertujuan menyediakan data dan informasi keluarga sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan keluarga.
“Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data keluarga dilakukan secara rutin dengan memenuhi aspek perlindungan keamanan serta kerahasiaan data pribadi,” kata Rano.
Terkait pandangan Fraksi PAN, PSI, PKB, dan Demokrat-Perindo mengenai tata kelola kelembagaan, Rano memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mengatur integrasi lembaga antarpemangku kepentingan
Hal itu mengacu pada paradigma pengarusutamaan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga.
“Konteks persoalan keluarga sangat beragam, mulai dari siklus hidup, kesehatan, kependudukan, pendidikan, hingga perumahan dan permukiman,” ujarnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat-Perindo, PSI, PDI Perjuangan, dan Gerindra terkait penanganan keluarga rentan, Rano menegaskan, hal itu menjadi fokus utama dalam penyusunan Ranperda.
Terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. “Penanganan dilakukan melalui pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi,” kata Rano.
Rano juga mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai pentingnya kedudukan RPPLH sebagai dokumen perencanaan lingkungan hidup jangka panjang. Sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah hingga 30 tahun ke depan.
“RPPLH digunakan sebagai pedoman para pemangku kepentingan dalam melindungi dan mengelola lingkungan,” kata dia.
Menurut Rano, RPPLH menjadi acuan penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RDTR.
Hal itu untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“RPPLH juga berfungsi sebagai rambu ekologis dalam penyusunan rencana sektoral berbasis data spasial,” tambah dia.
Ia menjelaskan, RPPLH juga menjadi payung kebijakan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang kemudian berlanjut melalui kebijakan sektoral sesuai kewenangan daerah.
“Penyusunan Ranperda ini didasarkan pada materi teknis dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang relevan agar selaras dengan kebijakan nasional,” kata Rano.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS terkait pembangunan berbasis Neraca Sumber Daya Alam, Rano menyampaikan bahwa analisis kondisi sumber daya alam dalam materi teknis RPPLH mengacu pada data inventarisasi lingkungan hidup.
Data tersebut, lanjut dia, termasuk Neraca Sumber Daya Alam yang digunakan untuk menganalisis potensi tekanan serta daya dukung lingkungan di wilayah DKI Jakarta.
Terkait arah kebijakan dan target pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan sejumlah fraksi, Rano menegaskan, RPPLH memuat indikator kinerja yang terukur.
Indikator tersebut antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tingkat daur ulang sampah, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan keanekaragaman hayati termasuk pada ruang terbuka hijau.
“Target disusun secara bertahap dan akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD,” jelas dia.
Rano juga menanggapi berbagai isu lingkungan yang disoroti fraksi-fraksi, seperti kualitas udara, pencemaran air sungai, pengelolaan sampah, pemanfaatan air tanah, penurunan muka tanah, perlindungan wilayah pesisir, hingga keterbatasan ruang terbuka hijau.
Pemprov DKI, kata Rano, terus berupaya mengendalikan berbagai persoalan tersebut melalui penguatan kebijakan lingkungan.
“Eksekutif terus melakukan berbagai upaya, termasuk pemanfaatan teknologi serta penguatan mitigasi dan adaptasi,” ungkap Rano.
Ia menekankan, sangat penting koordinasi lintas sektor dan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan lingkungan. Sebab, banyak persoalan lingkungan Jakarta berkaitan dengan wilayah sekitarnya.
“Kerja sama antardaerah akan diperkuat, termasuk dalam pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan pengelolaan persampahan di kawasan Jabodetabekpunjur,” ungkap dia.
Dalam mendukung pelaksanaan RPPLH, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan.
Baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk instrumen pendanaan inovatif.
“Eksekutif berkomitmen melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan menuju kota global yang aman dan sehat,” kata Rano.
Rano berharap, kedua Ranperda tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD.
“Eksekutif berharap Ranperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” pungkas dia.
(Ar’s)
